Ads

Jumat, 17 September 2021, September 17, 2021 WIB
Last Updated 2021-09-17T06:47:43Z
bencana banjirdprd tolitoliSulawesi Tengah

Jemi Yusuf sebut Larap Pembangunan Dan Normalisasi Sungai Tak Kunjung Di Realisasikan


JOURNALTELEGRAF
- DPRD Kabupaten Tolitoli mengkritik penanganan banjir di sejumlah wilayah. Pihak DPRD menyatakan sudah mewanti-wanti Pemda ihwal cuaca ekstrem yang bakal melanda Tolitoli tahun ini.


Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tolitoli Jemi Yusuf mengatakan dalam sejumlah rapat tahun 2020 bersama Pemda dan Pemerintah Provinsi , pihaknya berulang kali mengingatkan agar pencegahan banjir dilakukan secara maksimal.


“ini memang sangat saya sesalkan. Karena penanganan banjir ini tahun kemarin sudah kita bicarakan, anggarannya ada, ini memang yang pekerjaannya sangat tertatih-tatih,” ujar Jemi saat dihubungi, Jumat (18/09/2021).


Selain itu, politikus Golkar itu juga mengkritisi yang kerap mengganti kebijakan terkait penanganan banjir, khususnya mengenai naturalisasi atau normalisasi.


Foto : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tolitoli, Jemi Yusuf (Istimewa)


Menurut dia, hal tersebut justru akan membuat jajarannya kebingungan di lapangan karena kebijakan normalisasi merupakan kebijakan yang berkesinambungan dan harus terus dilanjutkan dalam penanganan banjir.


“Misalnya, dalam rapat 19 Juni tahun 2020, Konsultasi dan koordinator tingkat provinsi menjelaskan agar daerah kabupaten Tolitoli segera melakukan pembebasan lahan bantaran sungai, namun sampai saat ini belum terealisasikan, sehingga anggaran pusat yang sempat di kucurkan tahun 2019/2020 ditarik atau di kembalikan ke pusat,” tuturnya.




“Ini kan sebenarnya akan berjalan dengan baik. Banyak hal yang membingungkan karena kebijakan berubah-ubah,” kata Jemi menambahkan.


Dalam kesempatan itu, Jemi juga menilai pernyataan sejumlah pejabat Tolitoli yang menyebut banjir di Tolitoli  lantaran curah hujan ekstrem. Menurutnya, jika Pemda Tolitoli serius dalam membenahi pencegahan saat musim kemarau, banjir tidak akan terjadi.


“Ini menyalahkan alam, ini bukan pernyataan pejabat seorang, ini cukup warga saja. Kita sudah tahu curah hujan akan lebat, sudah dikasih tahu oleh BMKG, tahun lalu juga sudah diingatkan oleh Komisi bahwa harus antisipasi kalau curah hujan lebat,” paparnya.


“Semoga kewenangan daerah untuk melakukan pembebasan dan relokasi lahan masyarakat bantaran sungai dapat segera di realisasikan, sehingga proyek pembangunan tanggul dan normalisasi sungai dapat segera berjalan. Hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat,” tutupnya.



Editor | Reporter : Legitha Aswardy

Tidak ada komentar:

Posting Komentar