Ads


 

Jumat, 04 Juni 2021, Juni 04, 2021 WIB
Last Updated 2021-06-04T09:07:03Z
BPJSDPRDTolitolikabupaten tolitoli

Jemi : BPK Dan BPK-P Bisa Melakukan Audit Penggunaan Dana Jamkesda

foto : (Istimewa) wakil ketua I DPRD Kabupaten Tolitoli.

JOURNALTELEGRAF - Realisasi program penerima bantuan iuran daerah (PBID) menjadi sorotan. program yang menguras anggaran puluhan milyar itu diduga tidak tepat sasaran. salah satu pemicunya, Data kemiskinan yang amburadul.


Wakil ketua I DPRD Kabupaten Tolitoli, Jemi Yusuf mengatakan, kemiskinan yang menjadi rujukan pemerintah memberi bantuan perlu dicermati ulang. Sebab banyak ditemukan warga yang miskin luput dari perhatian pemerintah.


Bahkan ditemukan warga yang sangat miskin tidak memiliki kartu JKN-KIS gratis, baik yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Padahal masyarakat yang mendapat bantuan program jaminan kesehatan itu sangat banyak.


Menurut Jemi, seharusnya semua warga miskin mendapat jaminan kesehatan gratis. Sebab, versi Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk miskin hanya 30.790 jiwa. “tapi faktanya ditemukan warga miskin yang tidak memiliki kartu BPJS gratis,” katanya kepada awak media Journaltelegraf.com Jumat (04/06/2021).


Ia menerangkan, data kemiskinan amburadul. Sejak beberapa tahun lalu dia meminta pemerintah untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Harapannya,agar data tersebut benar-benar objektif.


“Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tolitoli sesuai data BPS tahun 2020 sebanyak 30.790 jiwa, jumlah BPJS yang ditanggung Jamkesda melalui APBD tahun anggaran 2021 sebanyak 47.553 jiwa ada selisih 16.763 jiwa atau lebih besar 54,44% miskin, jadi tidak boleh ada lagi masyarakat pemegang surat keterangan (SUKET) miskin yang ditolak oleh RS Mokopido yang di rawat kelas III sesuai pertanggungan BPJS dengan alasan kartu BPJS tidak aktif,” terangnya.


"kemarin pimpinan DPRD sudah memfasilitasi pertemuan antara dinas sosial, dukcapil dan BPJS untuk melakukan pemutakhiran data agar dapat segera di clearkan geep data tersebut," sambungnya.


kalau sekiranya ditemukan kekeliruan maka MoU pemda dan BPJS dapat dikoreksi.


“Harus ada titik temu, karna uang yang digunakan adalah uang negara, sehingga BPK dan BPK-P bisa melakukan audit penggunaan dana Jamkesda,” tegasnya.

 

Dia pun mendesak Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tolitoli untuk merapikan data kemiskinan. Agar nantinya, program BPJS gratis tepat sasaran. 


Selain karena itu, pihaknya juga mendorong Dinsos merapikan data peserta Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan program bantuan sosial lainnya.


"Saya mendesak Dinsos dalam hal ini Puskesos untuk segera turun ke lapangan melakukan proses pendataan," kata Jemi.


Selain itu, ia juga mendorong pemerintah dan masyarakat untuk mengawasi program BPJS gratis ini. Program tersebut harus dikawal agar betul-betul tepat sasaran.


"Kita kawal dan dorong supaya data kemiskinan semakin rapi, masyarakat semakin terlayani dengan baik dan yang berhak mendapatkan haknya," tutup politisi Partai Golkar.



Editor/Reporter : Legitha Aswardy


Tidak ada komentar:

Posting Komentar