JOURNALTELEGRAF - Ideologi transnasional cenderung semakin meningkat. Memasuki berbagai lini kehidupan masyarakat dengan berbagai cara dan strategi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempengaruhi landskap kontestasi ideologi.
Revolusi industri 4.0 telah menyediakan berbagai kemudahan dalam berdialog, dalam berinteraksi dan berorganisasi dalam skala besar lintas negara. Ketika konektivitas 5G melanda dunia, maka interaksi antar dunia juga akan semakin mudah dan cepat.
Presiden RI Jokowi dalam sambutannya di Hari Pancasila 1 Juni 2021 lalu, mengatakan kemudahan tersebut bisa digunakan oleh ideolog-ideolog transnasional radikal untuk merambah ke seluruh pelosok Indonesia, ke seluruh kalangan dan usia, tidak mengenal lokasi dan waktu. Ia menilai, kecepatan ekspansi ideologi transnasional radikal bisa melampaui standar normal ketika memanfaatkan disrupsi teknologi ini.
"Menghadapi semua ini perluasan dan pendalaman nilai-nilai Pancasila tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa, diperlukan cara-cara baru yang luar biasa," terang Jokowi.
Merespon hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tolitoli Jemi Yusuf melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Jl. Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta pada Selasa (22/06/2021).
Dalam kunjungan kerjanya, Jemi Yusuf mengatakan, Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) adalah indikator untuk menilai aktualisasi nilai-nilai Pancasila di suatu wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
“ Bapak Presiden RI Jokowi sudah menyampaikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) memasukkan IAP sebesar 77 % di tahun 2024 di akhir masa pemerintahannya. Maka dari itu daerah kabupaten harus memasukkan IAP tersebut” kata Jemi Yusuf kepada awak media journaltelegraf.com.
Lebih lanjut, RPJM Nasional 2020-2024 memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
“ Kami akan salah ketika tidak mengacu ke RPMJ Nasional, maka dari itu kami berharap ingin menerjemahkan apa yang disampaikan pak Jokowi didalam RPMJD Tolitoli,” jelas Politisi Partai Golkar itu.
Sementara itu, Direktur Kebudayaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Irene Sinaga mengungkapkan, tahun 2021 ini mulai masuk menyusun indikator ideal IAP.
“ Tahun ini kami sudah ikut dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), jadi dengan sampel 75.000 responden yang dilakukan bersama-sama BPS agar data indeks aktualisasi Pancasila bisa kita dapatkan tiap tahunnya,” ungkap Irene Sinaga.
Pihaknya juga mengapresiasi kecermatan dan keuletan yang dimiliki wakil ketua I DPRD Kabupaten Tolitoli yang mampu menakar perkembangan IAP dan RPJMN tiap tahunnya untuk menjadikan acuan daerah membuat RPJMD.
“ Bapak perwakilan yang cermat, sudah sampai melihat sejauh ini dan kami juga tidak menyangka ada daerah yang begitu cermat melihat bagaimana RPMJ Nasional dan mencari tahu seperti apa implementasinya sampai ke tingkat bawah,” tutupnya
Editor/Reporter : Legitha Aswardy
Tidak ada komentar:
Posting Komentar