Minahasa

Kisruh BPJS Kesehatan, Ketua DPRD Tolitoli Disebut Tolak Tanda Tangani Pakta Integritas

Sabtu, 07 November 2020, 19.57 WIB Last Updated 2020-11-07T11:57:57Z
masukkan script iklan disini

Foto : Moh Asrul Bantilan, Plt Sekda Kabupaten Tolitoli (istimewa)



JOURNALTELEGRAF - Kisruh atas persoalan  BPJS Kesehatan di Kabupaten Tolitoli tampaknya akan terus bergulir. Hal ini dikarenakan terhentinya layanan jaminan kesehatan terhadap 47.553 warga yang selama ini masuk dalam program Jamkesda Kabupaten Tolitoli oleh BPJS Kesehatan Cabang Palu.


Persoalannya makin  "liar" pasca Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tolitoli, Moh Asrul Bantilan memberikan pernyataan lewat salah seorang yang kemudian mempostingnya di media sosial melalui kolom komentar di postingan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli, Jemy Yusuf.

Berikut pernyataan Plt Sekda yang berisi 6 poin terkait persoalan  BPJS Kesehatan.


1. Pemda Tolitoli pada prinsipnya,  sudah menyiapkan anggaran 4,2 M untuk kepentingan kebutuhan BPJS Gratis bagi warga tolitoli sampai dengan 31 Desember 2020.

2. Usulan anggaran tsb masuk dalam RAPBD Perubahan 2020, namun sayangnya DPRD Tolitoli menolak atau tidak mau membahas APBD Perubahan 2020.

3. Pemda Tolitoli atas komitmen untuk menjaga keberlangsungan pelayanan BPJS gratis bagi warganya,  kemudian lakukan komunikasi dgn BPJS dan oleh BPJS Pemda Tolitoli diminta bikin Pakta Integritas yang harus ditandatangan oleh Bupati dan Ketua DPRD Tolitoli.

4. Sayangnya Pakta Integritas tsb lagi-lagi tidak mau ditandatangan oleh Ketua DPRD Tolitoli, padahal Bupati Tolitoli sudah menandatangani Pakta Integriras dimaksud tertanggal 26 oktober 2020. 

5. Kembali atas komitmen untuk menjaga dan melindungi keberlangsungan program BPJS Gratis bagi warga masyarakat tolitoli,  Pemda sekarang tengah melakukan upaya penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)  yang salah satu intinya mengatur soal penyesuaian/pemanfaatan anggran untuk pelayanan kesehatan gratis bagi warga masyarakat tolitoli. Dan saat ini dokumen Perkada tsb sdg tahap asistensi/harmonisasi di biro hukum Pemprov Sulteng. 

6. Prinsipnya,  komitmen pelayanan kesehatan gratis bagi warga masyarakat... telah menjadi komitmen utama pemda tolitoli dibawah kepemimpinan Bpk. H.Moh.Saleh Bantilan... cuma memang ada pihak atau kelompok tertentu yg sengaja menghambat niat dan itikad baik pemda tolitoli...
Foto :Pakta Integritas yang tidak ditandatangani oleh Ketua DPRD Tolitoli (istimewa)

Demikian penjelasan ini disampaikan dan mohon kiranya disebarluas luaskan kepada seluruh warga masyarakat tolitoli.

Pernyataan Plt Sekda tersebut coba dikonfirmasi kebenarannya oleh awak media ini melalui pesan whatsapp, namun hingga berita ini di publikasikan, Moh Asrul Bantilan belum memberikan tanggapan.

Reporter : Legitha Aswardy
Editor :  Ewin



Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini

Bolmut, Sangihe,

+