Ads

Minggu, 08 November 2020, November 08, 2020 WIB
Last Updated 2020-11-08T05:55:23Z
POLITIK

Ini Alasan APBD-P 2020 Tidak Dibahas DPRD Tolitoli

Foto istimewa: Suasana Gedung DPRD Tolitoli (insert) Andi Ahmad Syarief, Anggota DPRD Tolitoli 



JOURNALTELEGRAF  - Tidak dibahasnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2020 oleh DPRD Kabupaten Tolitoli dituding menjadi salah satu sebab terputusnya kontrak Perjanjiian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli dengan BPJS Kesehatan Cabang Palu.


Hal itu langsung dibantah oleh Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli, Andi Ahmad Syarief. Politisi Partai Gerindra ini menyebutkan UU mensyaratkan untuk jaminan kesehatan dianggarkan selama 1 tahun.

"UU mensyaratkan bahwa untuk jaminan kesehatan harus dianggarkan 1 tahun  pertanyaannya kenapa hanya sekian bulan, kecurigaan kami dana Jamkesda masuk dalam refocusing anggaran," kata Syarief, Minggu (8/11/2020).

Sedangkan terkait tertundanya pembahasan APBD-P tahun 2020, Syarief menyebutkan salah satu alasananya adalah refocusing dana covid-19 sebesar Rp16,5 Miliar.


"Salah satu alasannya adalah soal refocusing dana covid 16,5 milyar yang tidak mengindahkan instruksi Mendagri No 1 tahun 2020," kata Syarief.


Lanjutnya, Dimana refocusing dana Covid-19 diperuntukan untuk penyedian jaring pengaman sosial dan pemulihan dampak ekonomi akibat pandemi. 

"Belum lagi telah terjadi 4 kali perubahan Perkada mendahului APBD Perubahan yang menurut hemat kami terlalu spekulatif. Contohnya dalam perubahan Perkada tersebut beberapa belanja rutin kantor dipangkas misalnya, soal insentif tenaga honor yang dipotong tiga bulan sehingga menyisahkan 9 bulan saja. Padahal, menurut kami dengan insentif yang tidak seberapa bagi tenaga honorer tersebut justru mereka harusnya mendapatkan perhatian dari Pemda karena mereka termasuk orang orang yang terdampak atas pandemi Covid 19," jelas Ketua DPC Partai Gerindra Tolitoli ini.


Bahkan menurut Syarief, belanja rutin kantor seperti pembayaran listrik dan air juga dipangkas dari sebelumnya 12 bulan hanya menyisahkan 9 bulan saja. 

'Dengan dalih akan dikembalikan pada APBD perubahan. Ini menunjukan ketidakprofesionalan TAPD dalam melakukan refocusing anggaran. Kami memandang TAPD tidak mmberikan ruang fiskal bagi APBD kita. Itu mungkin beberapa alasan yang dapat saya kemukakan," pungkasnya 

Reporter : Legitha Aswardy
Editor : Ewin Agustiawan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar