Foto :Bahtiar Tamrin, Direktur Pusat Bantuan Hukum KAHMI Tolitoli (istimewa)
JOURNALTELEGRAF- Debat Kandidat Pilkada Tolitoli, Sulawesi Tengah yang ditayangkan langsung oleh salah satu televisi swasta nasional beberapa hari lalu menuai banyak kritikan. Banyak pihak menilai anggaran 900 juta rupiah yang digunakan KPU Tolitoli adalah pemborosan dan nilainya fantastis di tengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi covid-19 yang masih berlangsung.
Salah satu kritikan muncul dari Direktur Pusat Bantuan Hukum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (PUSBAKUM KAHMI) Tolitoli, Bahtiar Tamrin pihaknya menilai anggaran itu ada indikasi uang negara yang menguntungkan orang atau pihak lain. Namun, Bahtiar tidak merinci siapa yang diuntungkan dari besaran anggaran debat tersebut.
"KPU tidak boleh serta merta menerima rujukan dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah, karena Komisioner KPU Tolitoli lah yang tahu lebih banyak kondisi masyarakat Tolitoli sendiri," jelasnya kepada awak media ini, Kamis (5/11/2020).
Ditambahkan Bahtiar, tujuan diselenggarakannya debat publik agar masyarakat atau pemilih di daerah yang menggelar pilkada paham atau mengetahui tentang visi misi calon bupatinya dan debat diutamakan diselenggarakan di daerah pemilihan.
"Seharusnya KPU menganalisa terlebih dahulu ditiap agenda yang dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat di kabupaten Tolitoli
Pihaknya juga menyatakan agar debat selanjutnya lebih di evaluasi lagi, " tutupnya.
Reporter : Legitha Aswardy
Editor : Alfonds Wodi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar