JOURNALTELEGRAF-Belum hilang diingatan bagaimana personil Polairud Polda Sulsel melakukan kriminalisasi dan mengintimidasi warga pulau Kodingareng Lompo bahkan teror pun terus mengalir tanpa henti. Aksi tidak berperikemanusiaan tersebut tidak terlepas dari aktivitas tambang pasir laut oleh kapal Queen of Netherlands milik PT. Boskalis asal Belanda yang menghancurkan kehidupan masyarakat terutama nelayan.
Dari catatan aliansi selamatkan pesisir, sebanyak 18 orang warga Pulau Kodingareng yang selalu mendapatkan teror baik dari aparat maupun masyarakat lokal yang diduga kuat merupakan orang suruhan Polairud.
Bahkan, ada juga warga yang rela meninggalkan pulau dikarenakan tidak tahan dengan aksi teror yang dilakukan personil Polairud akhir-akhir ini.
Salah seorang istri nelayan Ibu Fatma sangat mengapresiasi niat baik polairud, untuk memasang wifi dan membuat posko belajar gratis dalam rangka peduli masyarakat pesisir.
Namun dilain sisi, niat baik tersebut bukan membuat masyarakat merasa nyaman dan senang, justru menambah rasa ketakutan bagi masyarakat terutama masyarakat yang menolak keras aktivitas tambang pasir laut.
Secara terpisah, Herli salah satu perwakilan Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) menduga bahwa pemasangan wifi dan membuat posko belajar gratis bagi masyarakat pesisir salah modus personil Polairud untuk menakut-nakuti masyarakat yang menolak tambang. Karena jumlah personil Polairud yang hadir dipulau diperkirakan puluhan orang.
"Jika memang mau memasang wifi gratis tidak perlu membawa personil sebanyak itu, satu atau dua orang saja sudah cukup". Katanya, Minggu (4/10/2020).
Menurutnya, pemasangan wifi dan membuat posko belajar gratis dalam rangka peduli pendidikan masyarakat pesisir bukan tugas Polairud.
"Berilah tugas tersebut kepada orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidang ini, Bukan Polairud," ungkap Herli.
Diakhir kegiatan, lanjut Herli, personil Polairud membagi uang kepada peserta, ada yang dapat seratus ribu dan ada juga yang dapat lima puluh ribu perorang.
Saat pembagian uang, personil Polairud menyampaikan kepada orang tua peserta jangan lagi ikut aksi. Artinya, kegiatan yang dibuat polairud tidak murni peduli terhadap masyarakat, justru menekan masyarakat yang ingin mempertahankan wilayah tangkapnya dari aktivitas tambang pasir laut yang memberikan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat pulau.
Dia juga menambahkan Dinas Pendidikan dan Gubernur Sulawesi Selatan tidak mampu mengatasi permasalahan pendidikan di pulau Kodingareng Lompo. Sehingga harus menurunkan puluhan orang personil Polairud Polda Sulsel untuk melakukan tugas khususnya di bidang pendidikan.
Saat diwawancarai mahasiswa semester akhir UNM ini, menyatakan jika dilihat dari segi tupoksinya Polairud sama sekali tidak punya andil dalam bidang pendidikan.
"Kejadian ini juga menambah lagi catatan buruk dalam sistem pendidikan khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan," tegasnya.(*)
Redaktur
Herli
aliansi selamatkan pesisir (ASP)
+62 821-9202-9224
Tidak ada komentar:
Posting Komentar