JOURNALTELEGRAF – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), mengecam langka Dewan Perwakilan Rayak (DPR) Republik Indonesia dan Pemerintah dalam mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU), Omnibus Law Cipta Kerja.
Ketua DPP IMM, Imam Alfian menuding pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, sengaja menjadikan momen bagi DPR RI dan Pemerintah mencari proyek lewar Investasi.
“DPR RI dan Pemerintah, jangan mengambil dan memanfaatkan situasi ekonomi yang mengalami krisis hingga resesi, untuk dijadikan momen untuk berinvestasi,” ujar Imam saat ditemui sejumlah wartawan diruang kerjanya. Senin (05/10/2020).
Lanjutnya, seharusnya DPR RI dan Pemerintah, harus lebih peka dalam kondisi psikologis masyarakat, terkait dengan persoalan ekonomi ditengah pandemi covid-19, yang khususnya kaum buruh.
“Namun sebaliknya mengesahkan UU Unfaedah dan kontroversial yang berpotensi menimbulkan kegaduhan. Kami berasumsi bahwa DPR RI, dapat mengakomodir persoalan ini, melalui tupoksinya terkait, "Check dan Balances" ketika rakyat ribut soal RUU ini sedari awal, malah seolah berkompromi dengan pemerintah untuk tetap mengesahkan RUU tersebut" ujarnya.
Dirinya menambahkan, awal narasinya, kami konsistensi menyampaikan bahwa disituasi pandemi saat ini, harusnya DPR RI dan Pemerintah dapat meminimalisir kegaduhan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
“Ironisnya, pada masa pandemi saat ini, oleh anjuran Pemerintah bagi masyarakat untuk tidak melakukan kegaduhan ataupun gerakan tambahan, malah Pemerintah dan DPR RI yang dengan sengaja menciptakan konflik kegaduhan tersebut,” tutup Imam.
Reporter / Editor : Redaksi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar