JOURNALTELEGRAF- Ratusan Mahasiswa memaksa DPRD Kabupaten Tolitoli segera menandatangani penolakan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.
Desakan tersebut disampaikan saat mereka menggelar aksi Demo Jilid 2 Tolak Omnibus Law di depan Gedung DPRD Kabupaten Tolitoli, Senin (12/10/2020).
Aksi yang digelar di dua titik. Yakni di Gedung DPRD Kabupaten Tolitoli dan Mako Polres Tolitoli.
Di depan Mako Polres Tolitoli, saat orasi Ketua HMI Cabang Tolitoli, Samsudin menyuarakan salah satu tuntutan aksi untuk menurunkan Kapolres Tolitoli.
"Kami meminta kepada Kapolri maupun Kapolda Sulawesi Tengah untuk mencopot jabatan Kapolres Tolitoli karena dianggap mengabaikan tugasnya dalam aksi 8 Oktober dengan tindakan represif yang dilakukan oleh bawahnya," teriak Samsudin.
Kapolres Tolitoli yang diwakili Kapolsek Dampal Uutara, IPTU.Anshari Tola menyatakan bahwa Polri saat ini tidak berpihak kemanapun, tugas Polri adalah mengamankan jalannya aksi.
Ditambahnya lagi, terjadinya insiden Aksi Kamis (08/10/2020) karena ada penyusup-penyusup yang sengaja membenturkan peserta aksi dengan polisi.
"Perlu kita sadari dalam menyampaikan aspirasi harus mempunyai tujuan, jangan sampai aspirasi kita mentah di tengah jalan hanya karena problem-problem yang sengaja menyekat kita," ucap Anshari Tola.
Reporter : Legitha Aswaldy
Editor : Ewin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar