Ads

Rabu, 15 Juli 2020, Juli 15, 2020 WIB
Last Updated 2020-07-15T11:11:12Z
Alexander WenasMichael JacobusRapat Dengar PendapatStadion Duasudara

Politisi NasDem Bitung Ini Minta Gugat Sarundajang Terkait Lahan Stadion

JOURNALTELEGRAF – Rapat Dengar Pendapat (RDP)  polemik kepemilikan lahan serta pembayaran lahan stadion, dilaksanakan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bitung. Rabu (15/07/2020).

Foto: (Alfonds/JT) RDP terkait persoalan lahan stadion duasudara

RPD kali ini dilakukan atas dasar permintaan dari Aliansi Masyarakat Sipil Lintas Ormas Kota Bitung, sejak kemarin Selasa (14/07/2020), di skors sampai pada hari ini.

Sementara itu, salah satu politisi asal Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) Kota Bitung, Alexander Wenas mengatakan pada tahun-tahun sebelumnya masyarakat Sagerat dan Menembo-nembo adalah satu bagian yang sama. Dirinya pun mengakui bahwa lahan tersebut milik oleh Keluarga Besar Luntungan – Wulur.

“Persoalannya sudah berali kepemilikan kepada Sinyo Harry Sarundajang (SHS), dan ini sangat jelas, jadi Gugat saja Sarundajang, gugat Badan Pertanahan Kota Bitung serta gugat Tim pengamanan aset,” tegasnya.

Dirinya menambahkan, nantinya DPRD akan mengeluarkan satu rekomendasi kepada pemerintah ataupun Aliansi.

“Pembuatan Pansus sangat jauh langkahnya, panggil Sarundajang orangnya masih Hidup, Panggil dia, pemerintah ada, pertanahan ada, pengadilan ada,” tegas Alexander sambil mengusulkan skors.

Sementara itu, salah satu perwakilan Aliansi Masyarakat Sipil Lintas Ormas, Michael Jacobus mengusulkan untuk kepentingan DPRD dalam menyusun sebuah rekomendasi hasil dari RDP ini.

“Jangan coba-coba membawah situasi ini, kerana Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun perdata, dalam persoalan ini dugaan pidana sangat jelas,” ungkap pengacara nomor 1 di Kota Bitung.

Michael melanjutkan, Aliansi Masyarakat Sipil Lintas Ormas menanyakan bukan pada paskah pembayaran lahan stadion duasudara akan tetapi ada pada rentetannya secara upnormal, dan dipastikan upnomal tersebut sudah diketahui dengan jelas oleh pemerintah.

“Pemerintah tidak cermat melakukan komunikasi dengan keluarga awal (pemilik lahan). Dengan terjadinya kontradiksi antara anggota DPRD menyangkut penganggaran, dipastikan ada upaya mengiring persoalan ini, kemasalah perdata,” tutup Michael. 

Reporter/Editor : Alfonds Wodi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar