 |
| Foto: (istimewa), Dua anggota fraksi PDI Perjuangan, Habriyanto Achmad dan Beno Mamentu serta Kepala Dinkes Bitung, dr Jeaneste Watuna. |
JOURNALTELEGRAF – Datangi Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkot Bitung, dua anggota Fraksi PDI Perjuangan cek realisasi penggunaan anggaran pencegahan covid-19 Dinkes, dari hasil pergeseran APBD 2020. Selasa (23/06/2020).
Kedua anggota DPRD Kota Bitung, Habriyanto Achmad dan Beno Mamentu yang diterima Kepala Dinas Kesehatan Pemkot Bitung, dr Jeaneste Watuna bersama sejumlah kepala bagian, terdapat temuan dalam penggunaan anggaran.
“Sesuai laporan, realisasi anggaran yang bergeser pada bulan Maret 2020 sebesar Rp. 500 juta dan di bulan April sebesar Rp. 5.2 miliar dengan penggunaan sampai saat ini hanya berkisar Rp. 3.2 miliar,” ujar Habriyanto, Rabu (24/06/2020).
Dirinya menambahkan, anggaran yang telah terpakai berupa pengadaan alat pelindung diri (APD), kacamata google, sepatu bots, rapid test dan alat pengecekan suhu badan.
“Kami mendapat informasi penyedianya oleh pihak ketiga serta ada pembayaran tenaga penyemprotan disinfektan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bitung,” ujarnya.
Hal tersebut menjadi catatan bagi Fraksi PDI Perjuangan, khususnya untuk tenaga yang melakukan penyemprotan disinfektan dianggarkan dengan biaya tersendiri.
“Para tenaga medis yang bertugas di chek point, pintu masuk Kota Bitung di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang bekerja sampai larut malam, seharunya mendapatkan perhatian khusus. Kalau memang anggaran yang ada tidak cukup kami akan sampaikan ke Badan Anggaran DRPD Kota Bitung untuk disuarakan dalam rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” ungkap Habriyanto.
Dirinya juga menyoroti, jumlah dan nominal dalam per itemnya dalam pengeluaran daftar belanja di Dinkes. Seperti alat penyemprotan disinfektan yang dianggarkan sebesar Rp. 16 juta lebih, lalu ada lagi di item dan poin lainnya dalam pengembalian anggaran alat penyemprotan sehingga menjadi menjadi dua nomenklatur.
“Kenapa tidak disatukan saja? Begitu juga dengan APD dan alat pengukur suhu tubuh (thremogun) dengan anggaran Rp. 814 juta, dan poin lainnya dengan pengadaan yang sama alat pengukur thremogun serta pengadaan masker dengan nominal berapa, sementara untuk pengadaan masker ada klasifikasi untuk masker N 95, masker medis berapa dan nominalnya berapa,” terang Habriyanto.
Dalam pelaksanaan penyediaan jasa tersebut, Dinkes menggunakan pihak ketiga, yang notabene ada yang berprofesi sebagai ASN di sejumlah instansi.
"Itu yang sangat ganjil, kenapa bisa ASN bisa menjadi penyedia kebutuhan di Dinkes, data-data tersebut akan dikomper dengan Bagian Keuangan agar diketahui sejauh mana pengadaan pencegahan dan kemampuan keuangan Pemkot dalam pencegahan covi-19, jangan sampai fokus di satu hal serta mengabaikan lainnya,” terang Habriyanto salah satu anggota DPDR yang sering menyuarakan kepentingan warga.
Dalam hal ini, Kepada Dinas Kesehatan Kota Bitung, dr. Jeaneste Watuna mengatakan, untuk kegiatan covid 19, data rangkuman yang telah diserahkan ke Habriyanto dan Beno.
“anggarannya telah terpakai namun rincian anggaran belum termuat didalamnya, ada beberapa item-item kelihatan sama akan tapi bila diurutkan pembelanjaannya, berbeda,” ungkap Jeaneste.
Seperti contohnya, alat penyemprotan disinfektan kenapa ada dua kali dicantumkan pertama dan kedua. dikarena tahapan pembelanjaannya berbeda. pertama membelanjakan saat itu secara tiba-tiba, dan barang tersebut susah untuk didapatkan serta dibelanjakan berapa saja, dan dalam pelaksanaan masih perlu tambahan.
“Sehingga jadi dua point penambahan, termasuk alat pengukur suhu, di awal Maret sulit mendapatkan alat itu, hanya beberapa yang didapat hingga diawal April barang-barang sudah banyak stoknya dan kami ambil dengan anggaran yang berbeda dan lebih besar. Belanjaan alat diatas tersebut belum dalam daftar e-katalog,” ungkapnya.
Reporter/Editor : Alfonds Wodi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar