JOURNALTELEGRAF- Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran PSBB, hal tersebut jangan sampai masyarakat menilai pemerintah melakukan kebijakan pelonggaran.
"Yang sedang kita siapkan ini memang baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran yang akan diputuskan setelah ada timing yang tepat," Kata Jokowi dalam rapat terbatas melalui video conference, Senin (18/5/2020).
Dikatakan Jikowi, pemerintah masih akan tetap fokus pada larangan mudik dan mengendalikan arus balik. "Saya minta kepada Pak Kapolri dan juga dibantu oleh Panglima TNI untuk memastikan larangan mudik ini berjalan efektif di lapangan," pintanya.
Akan tetapi, kebijakan tetap di berlakukan untuk transportasi bahan logistik, kendaraan pemerintahan, kesehatan, urusan kepulangan pekerja migran, dan juga urusan ekonomi sesuai dengan protokol yang ketat.
Lebih lanjud, Jokowi meminta kepada mentri terkait dan kepala daerah untuk memperkuat gugus tugas, mulai dari tingkat RT, RW dan fasilitas kesehatan di tingkat pertama seperti puskesmas harus diperkuat.
Lebih lanjud, Jokowi meminta kepada mentri terkait dan kepala daerah untuk memperkuat gugus tugas, mulai dari tingkat RT, RW dan fasilitas kesehatan di tingkat pertama seperti puskesmas harus diperkuat.
"Perlu diefektifkan 10.134 puskesmas yang ada di seluruh tanah air. 4.000 diantaranya adalah puskesmas dengan fasilitas rawat inap, 4.883 dokter praktik keluarga ditambah dengan klinik-klinik pratama yang selama ini melayani JKN," tuturnya.
Sementara terkait dengan penyaluran Bansos Tunai, Paket Sembako, BLT Desa, Jokowi minta prosesnya dipercepat dan disederhanakan dan pengawasan.
Selain itu, Jokowi juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap protokol kesehatan di sektor industri, hal itu setelah mulai muncul adanya klaster penyebaran Covid-19 dari sektor industri yang belakangan ditemukan.
Reporter/Editor : Ewin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar