Ads

Sabtu, 09 Mei 2020, Mei 09, 2020 WIB
Last Updated 2020-05-09T05:14:43Z
iwo kota bitungmax J Lombanwalikota bitungwartawan

Ketua IWO Bitung Sebut Insentif Untuk Wartawan Bisa Jadi Jebakan

JOURNALTELEGRAF - Wali Kota Bitung, Max J Lomban pada kesempatan jumpa pers bersama lebih dari 50 wartawan di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kantor Wali Kota Bitung, Jum'at (8/5/2020) mènjanjikan insentif kepada insan pers.

Foto : (istimewa) Wali Kota Bitung, Max J Lomban saat jumpa pers dengan wartawan 

Insentif ini akan diberikan kepada mereka yang siap mendokumentasikan penyaluran bantuan sosial (Bansos) kepada warga yang terdampak.


"Saya meminta mengumpulkan semua wartawan, saya akan menjelaskan menyangkut penanganan covid-19 dan juga penyaluran bansos. Saya juga meminta keterlibatan teman teman wartawan dalam proses pengawasan, distribusi bansos, juga mendokumentasi dan memberikan informasi," kata Lomban.


Dalam kaitan tugas tersebut, wartawan akan diberikan insentif yang nantinya diserahkan setiap pekannya.


"Saya juga akan menyiapkan insentif kepada teman teman wartawan dan mekanismenya akan diatur oleh Pak Sekda melalui BPBD atau Kominfo, karena setiap rupiah yang kita keluarkan harus ada pertanggungjawabannya," jelasnya.


Menanggapi hal itu, Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kota Bitung, Hezky Goni mengaku bingung, disisi lain sebagian besar media yang ada tidak mendapat porsi kerjasama pemberitaan yang notabene mata anggarannya jelas diatur di APBD Kota Bitung.


"Saya justru bingung dengan cara pak wali merayu wartawan dengan insentif. Padahal belasan bahkan puluhan media di Kota Bitung tidak mendapat kontrak kerjasama pemberitaan lewat Kominfo selama ini. Itu uang yang ada di Kominfo adalah uang resmi yang dianggarkan untuk media dalam rangka membantu penyebaran informasi kepasa publik terkait kinerja pemerintah kota," tegasnya.


Lanjut Hezky, jika saja Pemerintah Kota Bitung, dalam hal ini walikota tidak tebang pilih dalam hal kontrak media, maka tidak perlu lagi ada iming iming insentif kepada wartawan.


"Jika saja kontrak kerjasama yang ada di Kominfo itu tidak tebang pilih, maka saya rasa pak wali tidak perlu repot mengiming imingi teman teman dengan insentif, karena dengan kontrak itu saja sudah cukup. Karena media wajib menyampaikan kepada publik semua program atau pun kerja kerja pemerintah kota," jelas Hezky.


Hezky menilai, tidak ada urgensinya media yang tidak dikontrak diberi insentif. Apalagi hanya untuk mengawal bansos covid.


"Ini lucu, tidak urgen sama sekali wartawan diberi insentif hanya untuk memberitakan penyaluran bansos covid, untuk apa 3,2 miliar anggaran media di Kominfo jika tidak bisa maksimal," katanya.


Walikota menurut Hezky, jangan jebak wartawan dengan insentif, karena sudah ada kontrak kerjasama media dengan pemkot, ada lagi insentif terkait pemberitaan covid.


"Ingat, sumbernya sama dari APBD. bukan tidak mungkin jadi temuan BPK karena double anggaran," tutupnya.


Reporter / Editor : Arham Licin

Tidak ada komentar:

Posting Komentar