JOURNALTELEGRAF-Pemerintah dinilai hanya sedang mempertebal kantong sejumlah perusahaan aplikasi digital. Tidak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp5,6 triliun, atau hanya terpaut sedikit dibawah nilai skandal Bank Century.
"Saya mencatat setidaknya ada empat alasan kenapa program ini harus dianggap bermasalah," ucap Fadli Zon di Twitter, Selasa (5/5/2020).
Menurutnya, korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), jelas lebih membutuhkan bantuan berupa ‘cash transfer’ atau bantuan langsung tunai (BLT) daripada pelatihan online.
"Lagi pula, mau usaha apa, atau kerja di mana, wong hampir semua perusahaan, termasuk sektor informal, saat ini semuanya tutup, BLT lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup di tengah Covid-19," ungkapnya.
Selain itu ia menjelaskan, skema program kartu prakerja menurutnya tidak masuk akal. Setelah terjadi pandemi Covid-19, Pemerintah mengubah tujuan program Kartu Prakerja ini menjadi membantu masyarakat yang terdampak wabah.
"Ini adalah skema bermasalah. Seperti poin pertama tadi, kalau mau membantu masyarakat yang terdampak, harusnya dilakukan melalui BLT saja, tak perlu melibatkan pelatihan," ujar Fadli Zon.
Selain itu, menurut dia, membantu masyarakat yang terdampak, cukup dengan BLT saja, tak perlu melibatkan pelatihan. Hal ini agar anggaran Kartu Prakerja bisa utuh seratus persen sampai ke masyarakat, tidak terpotong oleh mitra penyedia jasa pelatihan.
Fadli Zon juga mengungkapkan, anggaran Rp5,6 triliun yang masuk ke kantong platform digital itu mencapai 28 persen,
30 persen anggaran bantuan bagi korban PHK, ternyata habis untuk hal-hal lain.
"Ini adalah skema bermasalah. Seperti poin pertama tadi, kalau mau membantu masyarakat yang terdampak, harusnya dilakukan melalui BLT saja, tak perlu melibatkan pelatihan," ujar Fadli Zon.
Selain itu, menurut dia, membantu masyarakat yang terdampak, cukup dengan BLT saja, tak perlu melibatkan pelatihan. Hal ini agar anggaran Kartu Prakerja bisa utuh seratus persen sampai ke masyarakat, tidak terpotong oleh mitra penyedia jasa pelatihan.
Fadli Zon juga mengungkapkan, anggaran Rp5,6 triliun yang masuk ke kantong platform digital itu mencapai 28 persen,
30 persen anggaran bantuan bagi korban PHK, ternyata habis untuk hal-hal lain.
"Kalaupun Pemerintah tetap ngotot mau bikin pelatihan, karena materi pelatihan itu dianggap penting, apa masuk akal biaya pelatihan online menyedot anggaran hingga Rp5,6 triliun?. Jangan lupa, duit sebesar itu habis hanya untuk membeli video tutorial. Ini kan tak masuk akal," katanya.
Lebih jauh ia menuturkan, validasi data Kartu Prakerja di nilai lemah. Penerima bantuan tak jelas kriteria dan parameternya.
"Semua orang bisa mendaftar dan semuanya bisa mengaku berhak menerima bantuan. Seleksi juga bersifat random saja, tidak melibatkan verifikasi data atau sejenisnya," katanya.
"Menurut saya, penggunaan anggaran negara seharusnya tidak boleh gegabah seperti itu. Potensi penyelewengan jadi besar sekali," tambahnya.
Fadli Zon menyebut, mitra tidak kompeten. Ada delapan perusahaan yang jadi mitra Kartu Prakerja ini, sebagai marketplace.
"Mungkin kompeten. Tapi tidak di soal materi yang dilatihkan. Apalagi, semua materi yang ditawarkan hanyalah tutorial dasar, yang bisa dicari gratis di internet atau ditonton di Youtube," tandasnya.
Selain itu, Sebagai program pemerintah yang terkait dengan dunia usaha, ia mengatakan, program ini sama sekali tak melibatkan asosiasi dunia usaha, seperti KADIN (Kamar Dagang dan Industri), HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), asosiasi UMKM atau Koperasi.
"Dengan empat catatan itu, saya kira program Kartu Prakerja ini sebaiknya dihentikan. Seharusnya Pemerintah mengevaluasi besar-besaran program ini dan mengalihkannya jadi sepenuhnya program BLT," tutup Fadli Zon.
Lebih jauh ia menuturkan, validasi data Kartu Prakerja di nilai lemah. Penerima bantuan tak jelas kriteria dan parameternya.
"Semua orang bisa mendaftar dan semuanya bisa mengaku berhak menerima bantuan. Seleksi juga bersifat random saja, tidak melibatkan verifikasi data atau sejenisnya," katanya.
"Menurut saya, penggunaan anggaran negara seharusnya tidak boleh gegabah seperti itu. Potensi penyelewengan jadi besar sekali," tambahnya.
Fadli Zon menyebut, mitra tidak kompeten. Ada delapan perusahaan yang jadi mitra Kartu Prakerja ini, sebagai marketplace.
"Mungkin kompeten. Tapi tidak di soal materi yang dilatihkan. Apalagi, semua materi yang ditawarkan hanyalah tutorial dasar, yang bisa dicari gratis di internet atau ditonton di Youtube," tandasnya.
Selain itu, Sebagai program pemerintah yang terkait dengan dunia usaha, ia mengatakan, program ini sama sekali tak melibatkan asosiasi dunia usaha, seperti KADIN (Kamar Dagang dan Industri), HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), asosiasi UMKM atau Koperasi.
"Dengan empat catatan itu, saya kira program Kartu Prakerja ini sebaiknya dihentikan. Seharusnya Pemerintah mengevaluasi besar-besaran program ini dan mengalihkannya jadi sepenuhnya program BLT," tutup Fadli Zon.
Reporter/ Editor : Ewin Agustiawan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar