JOURNALTELEGRAF - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Imam Alfian Kadir mengkritik rencana kebijakan 'New Normal' atau pelonggaran aktivitas sosial oleh Presiden Joko Widodo. DPP IMM Menilai dalam situasi seperti ini, pilihan ' New Normal' berbahaya dan cenderung menjerumuskan rakyat kepada wabah Covid -19.
 |
| Foto : (istimewa) Imam Alfian Kadir (tengah) |
Sementara kasus Covid-19 di Indonesia masih terlalu tinggi dan belum ada penurunan yang signifikan. dari data Kemenkes per Selasa 26 Mei 2020 saja ada 415 kasus baru dengan total 23.165 pasien positif di seluruh Indonesia, artinya kebijakan 'New Normal' seperti apa yang disampaikan presiden adalah kebijakan yang abnormal.
"Jika kita tarik ke belakang, segala kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengatasi dampak Covid - 19 ini, mulai dari bantuan sosial, kebijakan anggaran, kebijakan protokol, pembatasan sosial, dll selalu menemui kendala teknis di lapangan, mulai dari persoalan pemuktahiran data, kebijakan antara pusat dan daerah yang tidak tidak sesuai, kebijakan pengelolaan anggaran yang di kritik mekanismenya oleh kelompok masyarakat sipil yang dinilai berpotensi di salah gunakan oleh pejabat negara, pembatasan sosial yang tidak dibarengi dengan mekanisme yang ketat mengakibatkan masyarakat terus melakukan aktivitas - aktivitas yang berpotensi tertular dan menularkan. Akibatnya, sampai hari ini apa yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi Covid 19 belum memberikan dampak terhadap penurunan kasus penularan," jelasnya, Rabu (27/5/2020).
Lanjut Imam, upaya pemerintah dalam melakukan tes medis terhadap virus ini belum dilakukan secara merata. Jadi masih ada kemungkinan angka kasus virus akan terus naik.
"maka sebaiknya pemerintah melakukan evaluasi dlu terhadap kebijakan - kebijakan yang telah di ambil sebelum naik ke tahap kebijakan 'New Normal," katanya.
Sebagaimana yang disampaikan WHO, bahwa kebijakan 'New Normal' hanya diberlakukan ditekankan hanya bisa di negara yang telah berhasil mengendalikan kasus covid-19. Seperti Cina, Taiwan, Jerman, dll. Sementara di Indonesia dengan angka kasus yang masih tinggi kebijakan ini terlalu berbahaya.
"Jangan sampai malah menimbulkan gelombang penyebaran virus yang lebih besar lagi dari apa yang dialami saat ini. dengan angka penderita dan angka kematian yang jauh lebih tinggi, hal ini seharusnya di antisipasi sebab negara kita masih sangat terbatas ketersediaan alat kesehatan ditambah belum adanya vaksin yang ditemukan akan semakin memperburuk keadaan," pungkasnya.
Editor : Simon Ronal
Tidak ada komentar:
Posting Komentar