Ads


 

Selasa, 28 April 2020, April 28, 2020 WIB
Last Updated 2020-04-27T16:05:23Z
GMNIOpini

Pasca Diskusi Online, DPC GMNI Kendari Minta Pemerintah Lebih Memperhatikan Nasib Petani Ditengah Pandemi Covid-19

Penulis: Iskandar Wijaya, Wakabid Kaderisasi DPC GMNI Kendari

JOURNALTELEGRAF-Ditengah virus corona yang menyebar di Indonesia dan dunia membuat kekwatiran banyak orang, tidak saja banyaknya jumlah pasien yang meninggal, tetapi mengenai dampak ekonomi terhadap negara dan ketersedian pangan pada masyarakat.

Foto: Iskandar Wijaya (Wakabid Kaderisasi), Ahmad Arfan (Sekretaris Cabang), Ariyono Kaharuddin (Ketua DPK GMNI FISIP-UHO)

Terutama sekali mengenai kondisi pangan nasional, menurut pihak Bulog cadangan beras kita mencapai 1,6 juta Ton Per-Maret 2020. Dengan cadangan beras kita yang sekian itu, maka tidak menutup kemungkinan indonesia masih butuh impor.

Namun, kabar buruknya Vietnam dan Thailand akan membatasi jumlah ekspor beras. Kondisi dunia ditengah covid 19 telah memberikan dampak yang berarti terutama sekali mengenai pangan.

Pemerintah indonesia tidak saja harus menyiapkan kebijakan baru untuk mengantisipasi krisis pangan ditengah pandemi, tetapi juga mesti memperhatikan kondisi  lahan dan Petani.

Banyaknya petani yang mengalihfungsikan lahan, menandakan bahwa pasar yang tidak baik bagi petani, misalnya dari tanaman padi pindah menanam cabai karena pasar cabai lebih menguntungkan dan Kurangnya dukungan pemerintah berdampak pada bagaimana corak produksi petani. 

Dukungan pemerintah dalam memperhatikan patani dapat di lakukan dengan memberikan pupuk dan alat-alat pertanian. Pada massa pandemi ini pemerintah harus melakukan prioritas pada petani agar lebih produktif dalam mendorong kedaulatan pangan nasional untuk mendorong petani aktif berproduksi.

Secara goegrafis wilayah Indonesia  lebih diuntungkan, tetapi banyaknya konversi lahan telah menggugurkan konsep ketahan pangan itu sendiri. 

Kemudian mengenai pasar, petani cenderung dirugikan karena hasil panen mereka tidak dapat dijual langsung melainkan diterima oleh tengkulak lalu kemudian di bawa ke pasar. Antisipasi pada pandemik ini, adalah adanya penimbunan pangan oleh oknum-oknum yang tidak bertaanggung jawab.

Pemerintah pusat, lokal hingga Desa mesti melakukan pengecekan terutama sekali bagaimana mengetahui kondisi pangan disetiap daerah dan berapa lama bertahan, terutama sekali di pemerintahan Desa, untuk membangun komunikasi di Desa dan bagaimana menciptakan kedaulatan pangan di tengah pandemik.

Virus corona yang belum diketahui pasti kapan akan berhenti, pastinya terus akan membawa dampak, jika soal pangan tidak di lakukan pengecekan lebih awal tentu pemerintah menyepelekan hal tersebut.

Tentu, banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya, entah itu bentuknya sembako ataupun uang tunai, namun perlu dilihat mengenai konsumsi yang berlebihan oleh masyarakat yang di beri himbauan untuk #dirumahsaja.

Adanya perubahan konsumsi saat pandemik ini, adalah suatu hal yang mesti diantisipasi, terutama bagaimana memastikan pangan tersedia, mudah di akses, murah dan kualitas yang baik untuk dikonsumsi.

Terakhir, pemerintah Desa, Kabupaten, Provinsi dan Nasional, terkhusus Provinsi Sulawesi Tenggara mesti di memperhatikan beberapa hal; melakukan pengecekan kesediaan pangan di tengah pandemik, memastikan agar pangan mudah di akses dengan harga terjangkau, memastikan agar pasar tidak diambil alih oleh tengkulak, pemerintah mesti mengalokasikan dana untuk kesediaan pangan, memperhatikan kondisi petani, terutama menyediakan pasar dan pupur yang berkualitas untuk petani.

Editor: Richardo Pangalerang


Tidak ada komentar:

Posting Komentar