JOURNALTELEGRAF - Jangan sampai karena "ketidak adilan Sosial" cendrawasih punah di negeri Sisar Matiti. Sila kelima Keadilan Sosial, memang mudah diucapkan sulit untuk diwujudkan.
Dibagian ini semua pasti setuju, bahwa "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" menjadi kampanye dan ikhtiar bersama.
Tak ada kelompok lain menjadi dominan dari kelompok lainnya, tak ada lagi kelompok kelas satu, kelas dua atau kelas tiga, tak ada lagi kaum marjin kota lebih hebat dari kaum marjin di desa-desa.
Semua warga negara punya hak yang sama, untuk sama-sama menikmati kemerdekaan, punya kesempatan yang sama untuk mengisi dan menikmati kue pembangunan.
Saya pikir, tak ada kitab agama samawi atau undang-undang di republik ini yang mendahulukan kepentingan kaum elit daripada kepentingan kaum papah, atau orang kaya lebih baik dari pada orang miskin dalam segala hal. Tentu persepsi ini menyesatkan dan menyiapkan ruang tak sehat bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
Berpendapat dan berekspresi dalam mengisi ruang-ruang publik, bertanggungjawab pada alam demokrasi di era otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi keharusan.
Menyampaikan kritik konstruktif dalam mempercepat proses pembangunan di Tanah Papua, khususnya di Teluk Bintuni mungkin saat ini dibutuhkan sebagai bentuk kecintaan kita pada negeri Sisar Matiti.
Penulis : Syam Inay
Dibagian ini semua pasti setuju, bahwa "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" menjadi kampanye dan ikhtiar bersama.
 |
| Foto : Syam Inay |
Tak ada kelompok lain menjadi dominan dari kelompok lainnya, tak ada lagi kelompok kelas satu, kelas dua atau kelas tiga, tak ada lagi kaum marjin kota lebih hebat dari kaum marjin di desa-desa.
Semua warga negara punya hak yang sama, untuk sama-sama menikmati kemerdekaan, punya kesempatan yang sama untuk mengisi dan menikmati kue pembangunan.
Saya pikir, tak ada kitab agama samawi atau undang-undang di republik ini yang mendahulukan kepentingan kaum elit daripada kepentingan kaum papah, atau orang kaya lebih baik dari pada orang miskin dalam segala hal. Tentu persepsi ini menyesatkan dan menyiapkan ruang tak sehat bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
Berpendapat dan berekspresi dalam mengisi ruang-ruang publik, bertanggungjawab pada alam demokrasi di era otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi keharusan.
Menyampaikan kritik konstruktif dalam mempercepat proses pembangunan di Tanah Papua, khususnya di Teluk Bintuni mungkin saat ini dibutuhkan sebagai bentuk kecintaan kita pada negeri Sisar Matiti.
Penulis : Syam Inay
Tidak ada komentar:
Posting Komentar